Bisnis

materi tes wawancara PPK dan PPS 2017

Halo, sebentar lagi kalian pasti melalui tes wawancara untuk menjadi PPK ataupun pps. Saya akan berikan beberapa kisi-kisi yang mungkin akan keluar pada tes wawancara maupun tertulis besok.

Semua itu sebenarnya sudah tercantum dalam undang undang pkpu pasal 29 nomer 3 tahun 2015. Bisa Anda download di sini.

Tetapi untuk lebih nyamannya saya berikan ringkasan dan kutipan materinya. Dalam kutipan undang – undang ada kutipan seperti ini.

Materi seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  1. rekam jejak calon anggota PPK;
  2. pengetahuan tentang  Pemilihan,  yang  mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
  3. klarifikasi tanggapan

Bisa dipastikan materi yang akan keluar tersebut. Berikut materinya.

  1. Di sini Anda akan ditanya – tanya tentang masa lalu Anda. Bagaimana riwayat hidup Anda tentang pekerjaan, organisasi dan pekerjaan.
  2. Berikut materi tentang PPS

Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam melaksanakan tugas berpedoman pada asas:

  1. mandiri;
  2. jujur;
  3. adil;
  4. kepastian hukum;
  5. tertib;
  6. kepentingan umum;
  7. keterbukaan;
  8. proporsionalitas;
  9. profesionalitas;
  10. akuntabilitas;
  11. efisiensi;

Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi:

  1. membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota  dan  PPK  dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
  2. membentuk KPPS;
  3. melakukan  verifikasi    dan    rekapitulasi    dukungan Pasangan Calon perseorangan;
  4. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
  5. melakukan bimbingan  teknis   kepada   petugas pemutakhiran data Pemilih;
  6. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
  7. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
  8. melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
  9. mengumumkan daftar Pemilih;
  10. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
  11. melakukan perbaikan  dan  mengumumkan  hasil perbaikan DPS;
  12. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  13. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
  14. melaksanakan  semua   tahapan   penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPK;
  15. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh
  16. TPS di wilayah kerjanya;
  17. menjaga dan   mengamankan  keutuhan  kotak   suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
  18. meneruskan kotak suara dari  setiap  TPS  kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
  19. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
  20. melakukan  evaluasi   dan   membuat   laporan   setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
  21. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
  22. membantu PPK   dalam  menyelenggarakan  Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
  23. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan/atau

 

Tugas ketua PPS meliputi:

  1. memimpin kegiatan PPS;
  2. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
  3. mengawasi kegiatan KPPS;
  4. mengadakan koordinasi  dengan  pihak  yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
  6. memberikan salinan  DPS  hasil  perbaikan  kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan sebutan lain; dan
  7. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kot
  8. Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar

 

Tugas anggota PPS meliputi:

  1. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
  2. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  3. da memberikan pendapat  dan  saran  kepada  ketua PPS sebagai bahan pertimbang
  4. Dalam  melaksanakan     tugasnya,     anggota     PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

  1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain, dibentuk
  2. PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
  3. Hak keuangan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
  4. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  5. Dalam  menjalankan   tugasnya,   PPS    dibantu   oleh sekretaris dan staf Sekretariat

 

Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:

 

  1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  2. 2 (dua) orang anggot
  3. Ketua PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih dari dan oleh anggota

 

Pembentukan PPS

  1. Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kot
  2. Anggota PPS   sebagaimana  dimaksud  pada   ayat   (1) dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
  3. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengangkat anggota PPS berdasarkan usulan kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/lurah atau sebutan lain.
  4. berjumlah paling kurang 6 (enam) oran

Calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyerahkan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada PPK sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari:

 

  1. 1  (satu)   dokumen   asli   yang   diberikan   kepada
  2. KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  3. 1 (satu) dokumen fotokopi yang diserahkan kepada
  4. PPK;
  5. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.

 

Dalam   hal   calon  anggota  PPS   berdasarkan  usulan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada yang memenuhi syarat, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat meminta kepada  kepala desa/lurah atau  sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/kelurahan atau sebutan lain untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.

Kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/kelurahan atau sebutan lain dalam mengajukan usulan calon anggota PPS memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.

 

Dalam   hal   pengusulan   anggota   PPS   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat mengangkat anggota PPS.

KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam mengangkat anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

 

Pengambilan Keputusan

Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.

Setiap  anggota  PPS  mempunyai  hak  dan  kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Setiap  anggota  PPS  wajib  melaksanakan  secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Rapat PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dinyatakan sah  apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.

Keputusan   rapat   PPS   sebagaimana   dimaksud   pada ayat (1) dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang2 (dua) orang anggota yang hadir.

 

Sekretariat PPS

Dalam   melaksanakan   tugasnya,   PPS   dibantu   oleh S ekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris  PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya.

Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.

KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  1. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
  2. independen dan tidak berpihak;
  3. sehat jasmani dan rohani.

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:

  1. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
  2. independen dan tidak berpihak;
  3. sehat jasmani dan rohani.

Sekretaris   dan   staf   Sekretariat   PPS   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya.

Pembagian tugas staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

  1. 1   (satu)   orang   staf   Sekretariat   urusan   teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
  2. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.

Masa tugas Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan masa tugas PPS.

Tugas sekretaris PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal

46 ayat (1), meliputi:

  1. membantu pelaksanaan tugas PPS;
  2. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;

dan

  1. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
  2. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.

Dalam   melaksanakan   tugas   sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) sekretaris  PPS  bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.

Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (7) huruf a mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.

Staf  Sekretariat  urusan  tata  usaha,  keuangan,  dan logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (7) huruf a mempunyai tugas  menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban  keuangan,  dan  menyimpan  bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan  Pemilihan  beserta kelengkapan administrasinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),  staf Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

  1. Bagian ini mencakup bagaimana Anda terhadap masyarakat. Tetapi saya lebih terpikir pengetahuan masyarakat tentang jumlah KK, jiwa, bagaimana keadaannya, terdiri berapa RT/RW dan lain-lain.

Sekian materi dari tes wawancara. Mudah – mudahan materi yang keluar ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: