SMA

download materi PKN SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL ppt power point

Saya berikan copas beberapa dari isi file download tanpa gambar untuk menjadi acuan anda. tombol download ada di bawah.

BAB 5

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL

Standar Kompetensi  : 5. Menganalisis Sistem Hukum dan Peradilan Internasional

Denden kasendra 0601965

Pendidikan Kewarganegaraan

Definisi hukum internasional

žJ.G Starke

Hukum Internasional adalah sekumpulan hukum (body of law) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena biasanya ditaati dalam hubungan antar negara

žWirjono Prodjodikoro

Hukum internasional adalah hukum yang mengatur perhubungan hukum antara berbagai bangsa di berbagai negara

žMochtar Kusumaatmaja

Hukum internasional adalah hukum yang mengatur perhubungan hukum antara berbagai bangsa di berbagai negara

Negara dan negara

Megara dan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain

makna hukum internasional

hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks. Pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.

Asas hukum internasional

Dalam menjalin hubungan internasional

žasas territorial

žasas kebangsaan

žasas kepentingan umum

asas territorial

-didasarkan pada kekuasaan negara atas  daeranhnya. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Jadi, terhadap semua barang atau orang yang berada di luar wilayah tersebut, berlaku hukum asing (internasional) sepenuhnya

Asas hukum internasional

asas kebangsaan

žasas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Menurut asas ini, semua negara di manapun dia berada, tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini mempunyai kekuatan exteritorial. Artinya hukum di negara tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya, walaupun berada di negara asing.

žAsas hukum internasional

žasas kepentingan umum

žasas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal itu, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terkait pada batas-batas wilayah tertentu.

Asas-asas lain
dalam rangka pelaksanaan hukum internasional

žPacta sunt servanda

žEgality rights

žReciprositas

žCourtesy

žRebus sig stantibus

Pacta sunt servanda

žSetiap perjanjian yang telah di buat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakannya

Egality rights

žPihak yang saling mengadakan hubungan itu berkedudukan sama

reciprositas

žTindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat negatif maupun positif

courtesy

žAsas saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negara

Rebus sig stantibus

žAsas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar atau fundamental dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian itu

subjek hukum internasional

—negara

—takhta suci

—palang merah internasional

—organisasi internasional

—orang perorangan

—pemberontak dan pihak dalam sengketa

Sumber hukum internasional

žJ.G Starke : sumber materil hukum internasional dapat didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual yang digunakan oleh para ahli hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa atau situasi tertentu. Secara umum , sumber hukum internasional dapat dikategorikan dalam lima bentuk, yaitu:

—kebiasaan

—traktat

—keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrasi

—karya-karya hukum

—keputusan atau ketetapan organ-organ/lembaga internasional

žAdapun Pasal 38 ayat 1 statuta  Mahkamah Internasional yang dipakai oleh mahkamah dalam mengadili perkara-perkara yaitu:

1.perjanjian internasional (international conventions), baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus.

2.kebiasaan internasional (international custom)

3.prinsip-prinsip hukum umum (general principles of law) yang diakui oleh negara-negara beradab

4.keputusan pengadilan (judicial decisions) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya (teaching of the most highly qualified publicist) yang merupakan sumber tambahan hukum internasional.

proses ratifikasi hukum internasional menjadi hukum nasional

—hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional

—prosedur dan proses ratifikasi perjanjian Internasional menurut UUD 1945

SENGKETA INTERNASIONAL

Sengketa internasional (internasional dispute) adalah perselisihan yang terjadi antara negara dengan negara, negara dengan individu-individu, atau negara dengan badan/lembaga yang menjadi subjek hukum internasional

Penyebab sengkata internasional

  1. Salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian intarnasional
  2. Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian internasional
  1. Perebutan sumber-sumber ekonomi
  2. Perebutan pengaruh ekonomi, politik, ataupun keamanan regional dan internasional
  1. Adanya intervensi terhadap kedaulatan negara lain
  1. Penghinaan terhadap harga diri bangsa

Wewenang mahkamah

žRatione personae

Yaitu siapa-siapa saja yang dapat mengajukan perkara ke mahkamah

žRatione materiae

Yaitu mengenai jenis sengketa-sengketa yang dapat diajukan

žAkses ke mahkamah hanya terbuka untuk negara (wewenang ratione personae)

žKedudukan individu

žKedudukan organisasi internasional

žWewenang ratione materiae

žKompromi

žWewenang wajib

žpersyaratan

Wewenang wajib

žPenafsiran suatu perjanjian

žSetiap persoalan hukum internasional

žAdanya suatu fakta yang bila terbukti akan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional

žJenis atau besarnya ganti rugi yang harus dilaksanakan karena pelanggaran dari suatu kewajiban internasional

persyaratan

žPihak-pihak yang terlibat setuju untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai

žSengketa sengketa yang menurut hukum internasional, khusus berada di bawah wewenang nasional

žSengketa sengketa yang lahir dari suatu peperangan atau konflik internasional mempunyai pengaruh langsung terhadap keamanan nasional

žSengketa dengan suatu negara yang diwaktu lahirnya sengketa tersebut belum menerima wewenang wajib mahkamah

 

download materi PKN SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL ppt power point

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: