SMA

Download materi Sistem Hukum dan Peradilan Internasional ppt power point

SAYA BERIKAN COPAS BEBERAPA DARI ISI FILE DOWNLOAD TANPA GAMBAR UNTUK MENJADI ACUAN ANDA. TOMBOL DOWNLOAD ADA DI BAWAH.

Sistem Hukum dan Peradilan Internasional

Makna Hukum Internasional

Menurut Mohtar Kusumaatmaja, hukum internasional adalah “Keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, antara negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.

Subjek Hukum Internasional

Subjek hukum Internasional  adalah “Pihak-pihak pembawa hak dan kewajiban hukum dalam pergaulan Internasional.”

Menurut Starke (1998) subjek hukum Internasional terdiri dari :

Negara

Sejak lahirnya hukum internasional, negara sudah diakui sebagai subjek hukum internasional.

Takhta Suci

Takhta Suci (Vatican) mempunyai kedudukan yang sama dengan negara. Takhta ini dipimpin Paus yang ditandai dengan perjanjian Lateran (11 Februari 1929)

Palang Merah Internasional

Palang Merah Internasional diakui sebagai organisasi internasional berkedudukan sebagai subyek hukum internasional dengan ruang lingkup yang terbatas.

Organisasi Internasional

PBB dan ILO  mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi Internasional dan dapat dengan tegas dikatakan sebagai subjek hukum internasional.

Kaum Pemberontak / Beligerensi (belligerent)

Kaum belligerensi pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. Oleh karena itu, penyelesaian sepenuhnya merupakan urusan negara yang bersangkutan. Namun apabila pemberontakan tersebut bersenjata dan terus berkembang, seperti perang saudara dengan akibat-akibat di luar kemanusiaan, bahkan meluas ke negara-negara lain, maka salah satu sikap yang dapat diambil oleh adalah mengakui eksistensi atau menerima kaum pemberontak sebagai pribadi yang berdiri sendiri, walaupun sikap ini akan dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat oleh pemerintah negara tempat pemberontakan terjadi.

Individu

Pertumbuhan dan perkembangan kaidah-kaidah hukum internasional yang memberikan hak dan membebani kewajiban serta tanggungjawab secara langsung kepada individu semakin bertambah pesat, terutama setelah Perang Dunia II. Lahirnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada tanggal 10 Desember 1948 diikuti dengan lahirnya beberapa konvensi-konvensi hak asasi manusia di berbagai kawasan, dan hal ini semakin mengukuhkan eksistensi individu sebagai subyek hukum internasional yang mandiri.

Hukum Internasional terbagi menjadi dua yaitu :

Hukum Publik Internasional

Keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan/ persoalan yang melintasi batas negara yang bukan bersifat perdata.”

Hukum Perdata Internasional

Keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hukum perdata yang melintas batas negara.”

Asas-asas Hukum Internasional

Menurut konsiderans Resolusi Majelis Umum PBB No.2625 tahun 1970, ada tujuh asas yang harus ditegakkan dalam hukum Internasional.

  1. Setiap negara tidak melakukan tindakan berupa ancaman agresi terhadap keutuhan dan kemerdekaan negara lain.
  2. Setiap negara harus menyelesaikan masalah-masalah internasional secara damai.
  3. Tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain.
  4. Negara-negara berkewajiban untuk menjalin kerjasama dengan negara lain.
  5. Asas persamaan hak dan penentuan nasib sendiri.
  6. Asas persamaan kedaulatan dari negara
  7. Setiap negara harus dapat dipercaya dalam memenuhi kebutuhan.

Sumber Hukum Internasional

Pada asasnya, sumber hukum terbagi menjadi dua, yaitu: sumber hukum dalam arti materiil dan sumber hukum dalam arti formal.

Sumber hukum dalam arti materiil adalah sumber hukum yang membahas materi dasar yang menjadi substansi dari pembuatan hukum itu sendiri.

Sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yang membahas bentuk atau wujud nyata dari hukum itu sendiri.

Menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, sumber-sumber hukum internasional yang dipakai oleh Mahkamah dalam mengadili perkara, adalah:

  1. Perjanjian internasional (international conventions), baik yang bersifat umum, maupun khusus;
  2. Kebiasaan internasional (international custom);
  3. Prinsip-prinsip hukum umum (general principles of law) yang diakui oleh negara-negara beradab;
  4. Keputusan pengadilan (judicial decision) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya, yang merupakan sumber hukum internasional tambahan. (Phartiana, 2003; 197)

Sejarah Hukum Internasional

  Hukum internasional sebenarnya sudah sejak lama dikenal eksisitensinya, yaitu pada zaman Romawi Kuno. Orang-orang Romawi Kuno mengenal dua jenis hukum, yaitu Ius Ceville dan Ius Gentium, Ius Ceville adalah hukum nasional yang berlaku bagi masyarakat Romawi, dimanapun mereka berada, sedangkan Ius Gentium adalah hukum yang diterapkan bagi orang asing, yang bukan berkebangsaan Romawi.

  Dalam perkembangannya, Ius Gentium berubah menjadi Ius Inter Gentium yang lebih dikenal juga dengan Volkenrecth (Jerman), Droit de Gens (Perancis) dan kemudian juga dikenal sebagai Law of Nations (Inggris).

  Sesungguhnya, hukum internasional modern mulai berkembang pesat pada abad XVI, yaitu sejak ditandatanganinya Perjanjian Westphalia 1648, yang mengakhiri perang 30 tahun (thirty years war) di Eropa.

  Perkembangan hukum internasional modern ini, juga dipengaruhi oleh karya-karya tokoh kenamaan Eropa, yang terbagi menjadi dua aliran utama, yaitu golongan Naturalis dan golongan Positivis

Pada abad XIX, hukum internasional berkembang dengan cepat, karena adanya faktor-faktor penunjang, antara lain :

  1. Setelah Kongres Wina 1815, negara-negara Eropa berjanji untuk selalu menggunakan prinsip-prinsip hukum internasional dalam hubungannya satu sama lain,
  2. Banyak dibuatnya perjanjian-perjanjian (law-making treaties) di bidang perang, netralitas, peradilan dan arbitrase,
  3. Berkembangnya perundingan-perundingan multilateral yang juga melahirkan ketentuan-ketentuan hukum baru.

  Di abad XX, hukum internasional mengalami perkembangan yang sangat pesat, karena dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

(1). Banyaknya negara-negara baru yang lahir sebagai akibat dekolonisasi dan meningkatnya hubungan antar negara,

(2). Kemajuan pesat teknologi dan ilmu pengetahuan yang mengharuskan dibuatnya ketentuan-ketentuan baru yang mengatur kerjasama antar negara di berbagai bidang,

(3). Banyaknya perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat, baik bersifat bilateral, regional maupun bersifat global,

(4)Bermunculannya organisasi-organisasi internasional.

 

Download materi Sistem Hukum dan Peradilan Internasional ppt power point

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: