Politik

Jokowi atau Prabowo?

“Dalam politik bukan siapa yang benar, tetapi siapa yang menang” ini adalah kalimat yang keluar dari salah satu hero game moba analog arena of valor. Postingan ini akan menjelaskan sekilas pandangan saya mengenai pemilihan presiden 2019.

Pemilihan presiden semakin dekat, sekarang banyak tim buzzer di internet untuk menaikkan ungsungan atau menurunkan lawan. Tidak hanya itu, demo juga sudah mulai banyak bermunculan. Saya tidak mengetahui pastinya demo itu benar atau hanya politik saja. Yang pasti sebagai orang yang masih bekerja keras walau presidennya siapa saja saya mulai muak dengan segala berita ini dan mulai akan mengambil keuntungan dari kedua belah pihak ini (bisa untuk bahan konten). Inilah pendapat saya mengenai kedua belah pihak yang akan berlomba dalam pilpres 2019 :

  1. Jokowi

    Menurut wikipedia

Ir. H. Joko Widodo atau Jokowi (lahir di SurakartaJawa Tengah21 Juni 1961; umur 57 tahun) adalah Presiden ke-7 Indonesiayang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Ia terpilih bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dalam Pemilu Presiden 2014. Jokowi pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta sejak 15 Oktober 2012 sampai dengan 16 Oktober 2014 didampingi Basuki Tjahaja Purnama sebagai wakil gubernur. Sebelumnya, dia adalah Wali Kota Surakarta (Solo), sejak 28 Juli 2005 sampai dengan 1 Oktober 2012 didampingi F.X. Hadi Rudyatmo sebagai wakil wali kota.[5] Dua tahun menjalani periode keduanya menjadi Wali Kota Solo, Jokowi ditunjuk oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), untuk bertarung dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).[6]

Joko Widodo berasal dari keluarga sederhana. Bahkan, rumahnya pernah digusur sebanyak tiga kali, ketika dia masih kecil,[7] tetapi ia mampu menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Setelah lulus, dia menekuni profesinya sebagai pengusaha mebel.[7] Karier politiknya dimulai dengan menjadi Wali Kota Surakarta pada tahun 2005.[8] Namanya mulai dikenal setelah dianggap berhasil mengubah wajah Kota Surakarta menjadi kota pariwisata, kota budaya, dan kota batik.[9] Pada tanggal 20 September 2012, Jokowi berhasil memenangi Pilkada Jakarta 2012. Kemenangannya dianggap mencerminkan dukungan populer untuk seorang pemimpin yang “muda” dan “bersih”, meskipun umurnya sudah lebih dari lima puluh tahun.[10]

Semenjak terpilih sebagai gubernur, popularitasnya terus melambung dan menjadi sorotan media.[11][12] Akibatnya, muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden untuk pemilihan umum presiden Indonesia 2014.[13] Ditambah lagi, hasil survei menunjukkan, nama Jokowi terus unggul.[14] Pada awalnya, Ketua Umum PDI-PMegawati Soekarnoputri menyatakan bahwa ia tidak akan mengumumkan calon presiden dari PDI Perjuangan sampai setelah pemilihan umum legislatif 9 April 2014.[15] Namun, pada tanggal 14 Maret 2014, Jokowi menerima mandat dari Megawati untuk maju sebagai calon presiden, tiga minggu sebelum pemilihan umum legislatif dan dua hari sebelum kampanye.[16]

Pada pilkada kota Solo pada tahun 2005, Jokowi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk maju sebagai calon wali kota Surakarta. Ia berhasil memenangkan pemilihan tersebut dengan persentase suara sebesar 36,62%.[8] Setelah terpilih, dengan berbagai pengalaman pada masa muda, ia mengembangkan Solo yang sebelumnya buruk penataannya dan menghadapi berbagai penolakan masyarakat untuk ditertibkan. Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan dan menjadi kajian di universitas dalam dan luar negeri.[9] Salah satunya adalah kemampuan komunikasi politik Jokowi yang berbeda dengan kebanyakan gaya komunikasi politik pemimpin lain pada masa itu, yang menjadi kajian riset mahasiswa pascasarjana Universitas Indonesia.[26]

Di bawah kepemimpinannya, bus Batik Solo Trans diperkenalkan,[27] berbagai kawasan seperti Jalan Slamet Riyadi dan Ngarsopuro diremajakan,[28] dan Solo menjadi tuan rumah berbagai acara internasional.[28] Selain itu, Jokowi juga dikenal akan pendekatannya dalam merelokasi pedagang kaki lima yang “memanusiakan manusia”.[29] Berkat pencapaiannya ini, pada tahun 2010 ia terpilih lagi sebagai Wali Kota Surakarta dengan suara melebihi 90%.[30] Kemudian, pada tahun 2012, ia dicalonkan oleh PDI-P sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.[6]

Kebijakan Joko Widodo selama menjabat Gubernur DKI Jakarta banyak yang bersifat populis, seperti Kampung Deret, Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Namun beberapa juga mendatangkan keberatan masyarakat, seperti dalam perbaikan saluran air, peremajaan bus kecil, dan sterilisasi jalur busway.

Di awal menjabat, ia mendahulukan program bantuan sosial melalui Kartu Jakarta Sehat[85] dan Kartu Jakarta Pintar[86], dan setelah mendapat kendali atas APBD, menjalankan pembenahan saluran air di DKI Jakarta melalui program JEDI. Beberapa program transportasi warisan pemerintahan sebelumnya seperti 6 Ruas Tol dan Monorel terhambat. Sebaliknya, ia berkonsentrasi kepada transportasi massal MRT Jakarta, penambahan armada Transjakarta, dan peremajaan bus kecil. Ia juga mengupayakan pengambilalihan pengelolaan Sumber Daya Air melalui akuisisi Aetra dan Palyja.

Ia berperan dalam mengurangi diskriminasi dan nepotisme dalam jenjang karier Pegawai Negeri Sipil di DKI Jakarta melalui penerapan lelang jabatan. Sebagai salah satu dampaknya adalah terpilihnya pejabat dari kalangan minoritas yang mendapat penolakan masyarakat. Misalnya dalam kasus Lurah Susan.[87] Jokowi menyatakan dukungan bagi Lurah Susan.[87]

Pada masa pemerintahannya pula, DKI Jakarta mengadakan beberapa event kreatif seperti Jakarta Night Festival[88], Pesta rakyat[89], dan Festival Keraton Sedunia.[90] Ia juga memperbaiki kebersihan lingkungan di Jakarta, antara lain dengan melarang atraksi Topeng Monyet.[91]

Setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, popularitas Jokowi melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang membumi dan pragmatis, seperti yang ditunjukkan melalui program “blusukan” untuk memeriksa keadaan di lapangan secara langsung.[11] Akibatnya, Jokowi merajai survei-survei calon presiden dan menyingkirkan kandidat lainnya,[14] sehingga muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden.[13] Namun, selama berbulan-bulan wacana tersebut menjadi tidak pasti karena pencalonan Jokowi di PDI-P harus disetujui oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, dan ia menegaskan baru akan menentukan calon setelah pemilihan umum legislatif pada bulan April.[15]Namun, pada tanggal 14 Maret 2014, Megawati akhirnya menulis langsung surat mandat kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden, dan Jokowi mengumumkan bahwa ia bersedia dan siap melaksanakan mandat tersebut untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia dalam pemilihan umum presiden Indonesia 2014.[92] Ia juga mengungkapkan kesiapannya sembari mengucap “bismillah” dan mencium bendera merah putih di rumah Si Pitung.[92] Selepas pengumuman ini, indeks IHSG melesat 152,47 poin menjadi 4.878,64,[93] sementara nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat menguat hingga angka 11,386.[94] Pencalonan Jokowi juga diperkirakan dapat mendongkrak suara PDI-P hingga 30% dalam pemilu legislatif.[95] Namun, hasil hitung cepat menunjukkan bahwa suara PDI-P gagal mencapai 20%.[96]

Lima hari setelah deklarasinya, pada tanggal 19 Maret 2014 Joko Widodo digugat oleh Tim Advokasi Jakarta Baru di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia dinilai melanggar hukum perdata karena meninggalkan jabatannya sebagai gubernur sebelum merealisasikan janji-janjinya untuk melaksanakan program kerakyatan.[97] Namun, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengkonfirmasi bahwa pencapresan Jokowi tidaklah melanggar hukum. Ia berhak maju dan akan dengan mudah mendapat izin dari Presiden tanpa harus mengundurkan diri karena sudah diatur dalam Undang Undang No 47 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Seorang kepala daerah yang hendak maju dalam Pemilihan Presiden harus mengajukan surat permintaan izin kepada Presiden dan Gamawan Fauzi tidak merasa memiliki alasan untuk menghalanginya.[98]

Pada tanggal 19 Mei 2014, Jokowi mengumumkan bahwa Jusuf Kalla akan menjadi calon wakil presidennya.[99] Pengumuman sekaligus deklarasi tersebut berlangsung di Gedung Joeang 45 di MentengJakarta.[99] Pencalonan tersebut didukung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia PerjuanganPartai NasDemPartai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura.[99] Pada hari yang sama, Jokowi dan Jusuf Kalla secara resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum.[100]

Menjelang pemilihan umum presiden, terdapat berbagai macam kampanye hitam yang dialamatkan kepada Jokowi, seperti isu capres boneka,[101] keislaman Jokowi yang diragukan,[102] tuduhan bahwa Jokowi adalah orang Tionghoa yang merupakan putra dari Oei Hong Leong,[103] hingga klaim bahwa ia adalah antek asing dan bahkan zionis.[102]

Jokowi memulai masa kepresidenannya dengan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Upaya ini oleh partai oposisi dianggap untuk meredam sementara kenaikan harga BBM.[104] Jokowi dikritik karena meluncurkan program yang tidak memiliki payung hukum dan melanggar tertib anggaran[105] , namun hal ini dibantah oleh Jusuf Kalla, dengan argumen bahwa program kartu tersebut sebenarnya kelanjutan dari program yang sudah ada sehingga anggarannya pun mengikuti program tersebut.[106]

Mulai tanggal 8 November, ia mengikuti beberapa konferensi tingkat tinggi, seperti APEC, Asian Summit, dan G20. Jokowi menuai kontroversi setelah presentasinya di depan pengusaha di APEC. Sebagian mencerca presentasi ini sebagai upaya menjual negara kepada kepentingan asing[107], sementara di lain pihak pidatonya dipuji karena dianggap tepat pada sasaran, dibanding presiden negara lain yang hanya memberi ceramah yang mengambang[108]. Dari APEC, Jokowi berhasil membawa komitmen investasi senilai Rp300 Triliun.[109]

Sekembalinya dari luar negeri, ia menunjuk Faisal Basri sebagai ketua Tim Pemberantasan Mafia Migas, melantik Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan mengumumkan kenaikan BBM dari Rp6.500 menjadi Rp8500. Kebijakan ini sempat diikuti demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia.[110][111] Jokowi ingin mengalihkan dana subsidi tersebut untuk pembangunan infrastruktur dan kesehatan.[112] Di bidang kelautan, Jokowi menginstruksikan perlakuan keras terhadap pencuri ikan ilegal. Selain meminta diadakannya razia, ia juga berharap kapal pelanggar aturan ditenggelamkan.[113] Di bidang pertanian, Jokowi membagikan 1099 unit traktor tangan di Subang dengan harapan menggenjot produksi petani.[114] Ia juga mendorong terjadinya reformasi agraria dengan mendorong petani mendapat sertifikat sehingga dapat menggarap tanah dengan status legal. Ia juga mendorong hak penguasaan adat dan pengolahan hutan untuk kepentingan rakyat dengan konsep perhutanan sosial.[115]

Jokowi mendapat sambutan hangat dan pujian ketika menyampaikan pidato di hadapan peserta peringatan ke 60 tahun Konferensi Asia Afrika pada 22 April 2015. Jokowi menyampaikan perlunya mereformasi PBB dan badan internasional lainnya. Ia dipandang berani mengkritik lembaga prestisius dunia seperti PBBDana Moneter Internasional, dan Bank Dunia. Jokowi pun menuai kritik dari peneliti Amerika Serikat karena ia dipandang tidak konsisten dalam mengajak investor asing untuk masuk ke Indonesia.[116]

Di bidang infrastruktur, Jokowi telah memulai banyak proyek pembangunan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam sektor ini, di antaranya adalah melakukan Jalan Tol Trans-Sumatera[117], Tol Solo-Kertosono[118], pelabuhan Makassar[119], meresmikan operasional terminal Teluk Lamong sebagai bagian dari Greater Surabaya Metropolitan Port[120], dan lain sebagainya.


Pada masanya, tercatat telah terjadi swasembada beras, jagung, bawang merah, dan cabai[121], dengan membandingkan angka produksi yang lebih besar dari kebutuhan. Namun masih ditandai dengan beberapa kali impor untuk alasan memenuhi cadangan dan kepentingan kebutuhan beras dan jagung khusus yang tidak bisa disediakan petani. Indonesia.

Di depan Joko Widodo dalam pembukaan forum kerja sama ekonomi negara-negara Asia-Pasifik (APEC) di Da Nang, Vietnam, Donald Trump secara khusus memuji Indonesia sebagai contoh negara yang berhasil mengangkat diri dari keterpurukan melalui institusi domestik dan demokratis.[122]

Kebijakan di Papua

Jokowi memberikan perhatian khusus bagi Papua. Terlihat dari frekuensi kunjungan yang terhitung sangat sering dibanding presiden sebelumnya, dan banyaknya pembangunan infrastruktur di Papua. Di antaranya adalah pembangunan pasar tradisional dan jalan lintas Papua[123]. Banyak bandara perintis dibangun atau dibenahi sehingga terlihat lebih baik dan kapasitasnya lebih besar. Ia juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada 11 Desember 2017.[124]

Pada kunjungannya ke Papua bulan Mei 2015, Jokowi membebaskan 5 tahanan politik OPM dan membebaskan wartawan asing untuk melakukan peliputan di Papua seperti halnya daerah lain di Indonesia. Jokowi beralasan bahwa Indonesia sudah harus berpikir positif dan saling percaya[125]. Kebijakan Jokowi ini menuai pro dan kontra, terutama di kalangan DPR RI yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut dapat membuat isu Papua dipolitisir ke dunia luar, karena masalah Papua yang sangat sensitif.[126]

  1. Prabowo

    Dikutip dari wikipedia

Letnan Jenderal (Purn.) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo (lahir di Jakarta17 Oktober 1951; umur 66 tahun) adalah seorang perwira militer, pengusaha, dan politisi Indonesia.

Prabowo merupakan putra ekonom Soemitro Djojohadikusumo. Masa kecilnya banyak dilewatkan di luar negeri, dan ia pulang ke Indonesia untuk masuk Akademi Militer di Magelang. Setamatnya dari sana ia mendaki jenjang karir di TNI Angkatan Darat, bertugas pada operasi-operasi militer di Timor Timur. Karirnya melejit di Komando Pasukan Khusus, dimana ia memimpin Detasemen Penanggulangan Teror dan kemudian sebagai komandan jenderal, memimpin operasi pembebasan sandera di Mapenduma. Pada akhir Orde Baru yang dipimpin ayah mertuanya Presiden Soeharto, Prabowo bertugas sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis.

Karir militernya berakhir dengan pangkat letnan jenderal setelah diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Perwira Angkatan Darat. Prabowo berpindah haluan ke bisnis, mengikuti adiknya Hashim Djojohadikusumo. Ia memulai karir politiknya di konvensi presiden Partai Golongan Karya untuk 2004, namun tidak berhasil terpilih. Ia kemudian mendirikan partainya sendiri, Gerakan Indonesia Raya, yang menjadi kendaraan politiknya sebagai calon wakil presiden dalam koalisi bersama Megawati dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada 2009; pasangan tersebut dikalahkan oleh Presiden petahana Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. Prabowo memimpin koalisinya sendiri pada 2014 sebagai calon presiden berpasangan dengan Hatta Rajasa dari Partai Amanat Nasional, namun kembali dikalahkan dalam percoban pertamanya untuk jabatan nomor satu di republik itu oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Pada 2019, dalam percobaan ketiganya, Prabowo kembali mencalonkan diri menjadi presiden dalam satu pertandingan ulang melawan Presiden Widodo, berpasangan dengan Sandiaga Uno.

Pada tahun 1976 Prabowo bertugas sebagai Komandan Pleton Grup I Para Komando Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha) sebagai bagian dari operasi Tim Nanggala di Timor Timur, saat itu dia berumur 26 tahun dan merupakan komandan termuda dalam operasi Tim Nanggala. Prabowo memimpin misi untuk menangkap Nicolau dos Reis Lobato, wakil ketua Fretilin yang pada saat itu juga menjabat sebagai Perdana Menteri pertama Timor Timur. Dengan tuntunan Antonio Lobato yang merupakan adik Nicolau Lobato, kompi Prabowo menemukan Nicolau Lobato di Maubisse, lima puluh kilometer di selatan Dili. Nicolau Lobato tewas setelah tertembak di perut saat bertempur di lembah Mindelo pada tanggal 31 Desember 1978.[9]

Pada akhir tahun 1992, Xanana Gusmao berhasil ditangkap dalam operasi yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Prabowo.[10] Informasi mengenai keberadaan Xanana Gusmao diperoleh dari sadapan telepon Ramos Horta di pengasingan.[10]

Prabowo telah terlibat dalam kematian pemimpin kemerdekaan Timor Leste Nicolau dos Reis Lobato pada bulan Desember 1978. Dia juga terhubung dengan pembantaian Kraras di tahun 1983 di Kraras, yang dikenal sebagai desa janda, yang menyebabkan sekitar 300 orang dibunuh oleh tentara Indonesia.[11][12]

Pada tahun 1983, Prabowo dipercaya sebagai Wakil Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Teror (Gultor) Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Setelah menyelesaikan pelatihan Special Forces Officer Course di Fort BenningAmerika Serikat, Prabowo diberi tanggungjawab sebagai Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara. Pada tahun 1995, ia sudah mencapai jabatan Komandan Komando Pasukan Khusus, dan hanya dalam setahun sudah menjadi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus.[13]


Pada tahun 1996, Komandan Kopassus Prabowo Subianto memimpin operasi pembebasan sandera Mapenduma. Operasi ini berhasil menyelamatkan nyawa 10 dari 12 peneliti Ekspedisi Lorentz ’95 yang disekap oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Lima orang yang disandera adalah peneliti biologi asal Indonesia, sedangkan 7 sandera lainnya adalah peneliti dari Inggris, Belanda dan Jerman.[14] Namun, operasi ini dikritik karena menggunakan lambang Palang Merah pada helikopter putih untuk menipu anggota OPM.[4][15]

Pada tanggal 26 April 1997, Tim Nasional Indonesia ke Puncak Gunung Everest berhasil mengibarkan bendera merah putih di puncak tertinggi dunia setelah mendaki melalui jalur selatan Nepal. Tim yang terdiri dari anggota KopassusWanadriFPTI, dan Mapala UI ini diprakarsai oleh Komandan Jenderal Kopassus, Mayor Jenderal TNI Prabowo Subianto.[16] Ekspedisi dimulai pada tanggal 12 Maret 1997 dari PhakdingNepal.

Sebagai Pangkostrad yang membawahi pasukan cadangan ABRI yang jumlahnya cukup besar pada waktu itu (sekitar 11 ribu prajurit[17]) , Prabowo dimintai pertolongan oleh Panglima Kodam Jaya untuk mengamankan Jakarta yang berada dalam suasana kacau.[18] Permintaan ini dipenuhi Prabowo dengan membantu mengamankan sejumlah bangunan penting, khususnya rumah dinas Wakil Presiden B.J. Habibie di Kuningan.[19]

Meskipun akhirnya perannya ini kemudian menimbulkan kontroversi, namun ia juga mengambil beberapa langkah penting yang menentukan arah reformasi pada waktu itu. Antara lain ia berhasil membujuk Amien Rais untuk membatalkan rencana doa bersama di Monas.[20] Ia juga bertanya kepada Habibie mengenai kesiapannya jika sewaktu-waktu Soeharto turun, apakah siap menjadi Presiden, yang memberi sinyal kepada Habibie untuk bersiap menggantikan Soeharto.[21]

Selain itu pada 14 Mei 1998, Prabowo berinisiatif mengadakan silaturahmi dengan beberapa tokoh reformis seperti Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Rendra, Bambang Widjajanto, dan lain-lain.[22] Ia juga sempat didesak untuk memainkan peran seperti Suharto pada tahun 1965,[23] yang secara tegas ditolaknya karena merasa bahwa masih berada di bagian bawah jenjang protokoler kepemimpinan dalam masa genting, berbeda dengan peran Suharto waktu itu yang memungkinkan untuk mengambil kendali karena kosongnya kepemimpinan TNI selama hilangnya para jenderal. Selain itu, ia menyatakan tidak ingin kudeta terjadi karena hanya akan menimbulkan kudeta-kudeta lainnya.[24]

Berikut adalah jabatan militer Prabowo Subianto:[25]

Tahun 

Jabatan 

1976 

  Komandan Peleton Para Komando Group-1 Kopassandha

1977 

  Komandan Kompi Para Komando Group-1 Kopassandha

1983-1985 

  Wakil Komandan Detasemen–81 Kopassus

1985-1987 

  Wakil Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad

1987-1991 

  Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad

1991-1993 

  Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kostrad

1993-1994 

  Komandan Group-3/Pusat Pendidikan Pasukan Khusus

1994 

  Wakil Komandan Komando Pasukan Khusus 

1995-1996 

  Komandan Komando Pasukan Khusus 

1996-1998 

  Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus

1998 

  Panglima Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat

1998 

  Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI

Prabowo memiliki dan memimpin dua puluh tujuh perusahaan di Indonesia dan di luar negeri.[33] Ia adalah Presiden dan CEO PT Tidar Kerinci Agung yang bergerak dalam bidang produksi minyak kelapa sawit, lalu PT Nusantara Energy yang bergerak dalam bidang migas, pertambangan, pertanian, kehutanan dan pulp, juga PT Jaladri Nusantara yang bergerak di bidang perikanan.

Setelah meninggalkan karier militernya, Prabowo memilih untuk mengikuti karier adiknya, Hashim Djojohadikusumo, dan menjadi pengusaha. Karier Prabowo sebagai pengusaha dimulai dengan membeli Kiani Kertas, perusahaan pengelola pabrik kertas yang berlokasi di MangkajangKalimantan Timur. Sebelumnya, Kiani Kertas dimiliki oleh Bob Hasan, pengusaha yang dekat dengan Presiden Suharto.[34] Prabowo membeli Kiani Kertas menggunakan pinjaman senilai Rp 1,8 triliun dari Bank Mandiri.[35]

Selain mengelola Kiani Kertas, yang namanya diganti oleh Prabowo menjadi Kertas Nusantara, kelompok perusahaan Nusantara Group yang dimiliki oleh Prabowo juga menguasai 27 perusahaan di dalam dan luar negeri. Usaha-usaha yang dimiliki oleh Prabowo bergerak di bidang perkebunan, tambang, kelapa sawit, dan batu bara.[34]

Pada Pilpres 2009, Prabowo ialah cawapres terkaya, dengan total asset sebesar Rp 1,579 triliun dan US$ 7,57 juta,[36] termasuk 84 ekor kuda istimewa yang sebagian harganya mencapai 3 miliar per ekor serta sejumlah mobil mewah seperti BMW 750Li dan Mercedes Benz E300.[37] Kekayaannya ini besarnya berlipat 160 kali dari kekayaan yang dia laporkan pada tahun 2003. Kala itu ia hanya melaporkan kekayaan sebesar 10,153 miliar.[38]

Namun, pada tahun 2011, dilaporkan bahwa PT Kertas Nusantara memiliki 161 kreditor, yang terdiri terdiri dari 136 kreditor konkuren, 18 kreditor istimewa, dan 7 kreditor separatis.[39] Berdasarkan verifikasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, total utang Kertas Nusantara pada saat itu mencapai Rp 14,31 triliun.[39] Bahkan pada tanggal 9 Juni 2011, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memerintahkan kepada PT Kertas Nusantara agar membayar utang sebesar Rp 142 miliar kepada PT Multi Alphabet sebagai salah satu kreditor dalam waktu 45 hari, dan bila tidak Kertas Nusantara terancam dinyatakan bangkrut.[39] Namun, pada tanggal 21 Juli 2011, PT Kertas Nusantara selamat dari ancaman kebangkrutan setelah 89% kreditor setuju untuk memberikan perpanjangan masa pembayaran utang.[40]

Pada tanggal 20 Januari 2014, Tempo melansir pernyataan dari Ketua SP Kahutindo PT Kertas Nusantara, Indra Alam, bahwa PT Kertas Nusantara kembali diterpa masalah karena sekitar 600 karyawan PT Kertas Nusantara di Kabupaten BerauKalimantan Timur, berunjuk rasa menuntut gaji yang belum dibayarkan selama lima bulan[41] Tempo juga memberitakan bahwa buruh mengancam tidak akan memilih Prabowo dan menggelar aksi di Bundaran HI.[42] Namun berita ini kemudian dibantah sendiri oleh Indra Alam sebagai pemberitaan palsu. Ia merasa tidak pernah menyatakan bahwa ia mengajak buruh untuk berdemonstrasi di Bundaran HI dan memboikot Prabowo dalam pemilu. Terkait ancaman ini, manajemen PT Kertas Nusantara juga mengkonfirmasi bahwa masalah utang gaji telah diselesaikan sejak Maret 2014.[43] Direktur PT Kertas Nusantara Winston Pola pernah menyatakan meminta maaf dan menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh kesulitan keuangan karena pabrik yang tidak beroperasi dengan kapasitas penuh pada pertengahan tahun 2013.[44]

Pada tanggal 5 Desember 2004, Prabowo terpilih sebagai ketua umum HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) mengalahkan Setiawan Djodi dan Ja’far Hafsah.[46][47] Pada saat Musyawarah Nasional (Munas) HKTI ke-7, Prabowo Subianto digantikan oleh DR. Oesman Sapta Odang dan pergantian ini telah mendapat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-14 . AH.01.06. Tahun 2011 tertanggal 18 Januari 2011.[48] Terhadap Keputusan Keabsahan Kepengurusan HKTI di bawah kepemimpinan Ketua Umum DR. Oesman Sapta tersebut telah dilakukan gugatan oleh Prabowo Subianto melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan terakhir mendapatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 310 K/TUN/2012 tertanggal 23 Juli 2013 yang menolak gugatan Prabowo tersebut.[48]


Pada tanggal 6 Agustus 2008, Munas APPSI secara aklamasi memilih Prabowo sebagai ketua umum APPSI untuk periode 2008-2013. Prabowo terpilih setelah mendapat dukungan dari 29 Dewan Pimpinan Wilayah tingkat provinsi dan 199 Dewan Pimpinan Daerah tingkat kabupaten.[49]

Selaku Ketua Umum APPSI, Prabowo kerap menyuarakan agar pemerintah membatasi hipermarket dengan mengatur jaraknya agar tidak merugikan pedagang kecil. “Selama ini pedagang pasar tradisional selalu dianaktirikan sehingga ketika pasar modern didirikan para pemilik modal pedagang pasar harus rela dibubarkan karena ada pembongkaran”, cetus Prabowo.[50]

Prabowo pertama kali terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IPSI tahun 2004. Pada Munas PB IPSI di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, tanggal 27 Februari 2012, Prabowo terpilih untuk ketiga kalinya sebagai Ketua Umum PB IPSI.[51] Pada SEA Games2011 di Jakarta, cabang olahraga pencak silat berhasil mendapatkan juara umum dengan menyabet 9 dari 18 nomor yang dipertandingkan.[52]

Dari dua perbandingan di kita bisa menyimpulkan sendiri – sendiri tentang track record yang sudah dicapai. Terus terang Prabowo lebih sedikit prestasinya dalam berpolitik. Tetapi aku sebagai orang IPA. Dengan metode eksperimen. Saya secara pribadi ingin mendukung prabowo pada pilpres 2019. Kenapa? Karena kita harus memberikan kesempatan kepada variabel lain untuk ikut. Dari melihat track record kedua belah pihak menjadi presiden. Kita bisa melihat siapa sebenarnya yang lebih baik dalam menjadi presiden. Ini hanya bentuk metode eksperimental. Karena saya terus terang tidak tahu sebenarnya antara jokowi dan prabowo siapa yang lebih baik. Hanya saja kita sudah merasakan era jokowi. Kita belum merasakan era prabowo. Jadi jika bilang presiden yang lebih baik adalah prabowo atau sebaliknya. Menurut saya adalah kalimat yang tidak mempunyai dasar. Karena belum ada track untuk prabowo. Jadi belum bisa membandingkan.

Ini negara, jangan membuat main – main seperti itu! Iya kita 1 negara tetapi sekarang rakyat terpecah menjadi 2 kubu. Dan 2 kubu ini tak mungkin bisa berdamai jika salah satu masih belum puas. Menurut saya cara satu – satunya ya kubu prabowo harus dimenangkan terlebih dahulu. Atau mungkin presidennya jokowi, wakilnya prabowo. Atau sebaliknya, presidennya prabowo, wakilnya jokowi. Dengan begitu rakyat bisa bergabung menjadi satu dan tidak ada ujaran – ujaran kebencian yang memenuhi beranda medsos saya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: